Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Main Article Content
Abstract
Children as a vulnerable group are increasingly involved as perpetrators or victims in the distribution and abuse of narcotics. This situation demands a legal response that is not only repressive, but also solution-oriented and just. This article aims to analyze law enforcement against children who are perpetrators of narcotics abuse, with a normative legal approach. The main focus of this study is to assess the suitability between the law enforcement process against children and the objectives of punishment as regulated in the national legal system. This study examines a number of regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used in this study is conducted with normative legal research. The approach method used in compiling this writing is normative legal research and also uses a deductive thinking method. The results of the study show that, although the regulation has placed rehabilitation and restorative justice as the main approach, implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities, human resources, and minimal coordination between institutions. Factors that influence children to become perpetrators of drug abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of drug abuse crimes committed by children has been effective. The role of parents to educate children properly so that they are not easily influenced to do things that violate the law.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika, Jakarta: Elex Media Komputindozz, 2020.
Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali, 1986.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
B. Artikel Jurnal
Dede Abdul Kodir, “Analisis Yuridis Terhadap Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Al-Adl 12, No. 2, (2020): 210.
Dwi Arifianto, “Urgensi Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 16, No. 2, (2021), h. 244.
Fathir Rahmadani, “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9, No. 1, (2021): 97.
I Made Subantara, dkk, “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali”, Jurnal Preferensi Hukum 1, No 1, (2020): 244
Marlina, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 2, (2014): 201.
Ni Luh Gede Yuliani, “Diversi dalam Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Kertha Wicaksana 14, No. 2, 2020: 108.
Nurlina, “Fungsi Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Alat Rekayasa Sosial dalam Masyarakat”, Jurnal Hukum & Pembangunan 11, No. 2, (2020): 134.
Rangga, Elfirda Ratnawati, “Sanksi Rehabilitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, UNES Law Review 5, No. 1, (2023): 1402
Subarsono, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal RechtsVinding 9, No. 2, (2020), h. 233.
C. Disertasi/Tesis
Nanang Herjunanto, “Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap Perlindungan Hukum”, Tesis, (Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, 2004).
D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Perpanjangan Masa Pembimbingan Anak.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.